INDONESIA EXPOSE JATENG VIDEO – Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) Sragen dianggap mengalami kemunduran dalam hal pelayanan. Kondisi tersebut membuat unsur pimpinan DPRD Sragen gerah. Pasalnya banyak aduan yang seharusnya bisa diselesaikan UPTPK justru banyak yang terbengkalai.
Wakil Ketua DPRD Sragen Bambang Widjo Purwanto mendatangi kantor UPTPK Sragen Rabu 20 September 2020 untuk memantau dan menayakan kinerja UPTPK. Pasalnya dia cukup gerah setelah banyak aduan masuk ke dirinya terkait UPTPK. ”Jadi UPTPK ini sebenarnya mau dilanjut atau tidak, saya pernah kontak Bupati katanya mau dilanjut. Tetapi setelah saya lihat perjalannya seolah-olah tidak berjalan semestinya,” ujarnya.
Dia menyampaikan pelayanan UPTPK saat ini bisa dikatakan jauh menurun. Dia mempertanyakan apa ini disengaja atau memang tidak bisa memimpin. ”Dulu kan pelayanan ramai, sekarang sudah tidak, karena apa? Apa sistemya seperti orang lapor saat sakit atau pendidikan katanya survey, ditunggu tunggu tidak ada survey,” tuturnya.
Dia mengatakan mencoba menghubungi yang bagian pendidikan tidak pernah ada respon. ”Bupati pun sudah saya sampaikan, kalau mau dirobohkan, dirobohkan aja, tapi undang-undang menjamin tentang pendidikan dan kesehatan menjadi tanggungjawab pemerintah,” ungkapnya.
Bambang mengatakan UPTPK sudah masuk dinas sosial. ”nanti akan saya panggil, termasuk bupati juga, terkesan nyepelekne pelayanan, kalau mau bubarkan ya bubarkan aja, tapi orang miskin ini dijamin undang-undang,” tuturnya.
Sementara kepala UPTPK Sragen Nunuk Sri Rejeki menyampaikan untuk permasalahan personal, saat ini UPTPK tinggal 11 orang. Satu diantaranya sudah memasuki masa pensiun pada Oktober nanti. Padahal sebelumnya ada 24 personal yang membantu kerja UPTPK.
Di UPTPK tinggal sedikit personal yang ditempatkan. Itupun masih harus merangkap di dinas masing-masing. Namun demikian dia menegaskan pelayanan tetap diusahakan optimal.
Soal ramai atau tidak, dia menyatakan saat ini sebagian pelayanan kartu sudah teratasi. ”Jika dulu ramai, memang saat itu banyak yang mengurus kartu, sedangkan saat ini sebagian sudah mengurus kartu,” terangnya.
Sedangkan Staf bagian Pendidikan Yustina mengaku bekerja sendiri karena tinggal 1 orang. Satu staf yang lain sudah meninggal dunia. Pihaknya menyampaikan bekerja secara prosedural dalam melakukan tindakan kerja. ”Untuk Beasiswa ada 175 pendaftar, baru selesai survey 120, itu pun tidak semua mendapat beasiswa, kita olah data terlebih dahulu agar tepat sasaran mulai dari yang paling miskin, kita bekerja sesuai prosedural,” ujarnya
